Oknum Dinas Diduga Terlibat Lembaga Fiktif, Aktivis Desak Audit Pendidikan Garut Selatan

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 1 Agustus 2025 - 19:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com 01/07/25 — Sebuah dugaan penyimpangan mencuat di Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut. Sebuah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma’arif diduga tidak memiliki aktivitas belajar-mengajar maupun siswa aktif, namun tetap menerima anggaran pendidikan dari pemerintah.

Informasi ini beredar luas di kalangan masyarakat dan aktivis pendidikan di Garut Selatan, yang menyebut bahwa lembaga tersebut tidak pernah menjalankan proses pendidikan secara nyata di lapangan. Bahkan, sejumlah warga mengaku tidak mengetahui keberadaan siswa maupun kegiatan belajar di lokasi tersebut.

Baca Juga :  Dawan Muttaqin,ZA: Semangat Gotong Royong Siswa SMP Negeri 4 Hadirkan Pentas Seni Tradisional Khas Sunda

“Gedungnya seperti ada, tapi sepi. Kami tidak pernah lihat siswa, apalagi kegiatan belajar. Tapi tiap tahun kabarnya tetap dapat dana,” ujar salah satu tokoh masyarakat Mekarsari yang enggan disebut namanya.

 

Dugaan Keterlibatan Oknum Dinas Pendidikan Dan Dewan Pendidikan Mulai Mencuat Di Pembicaraan Kalangan Aktivis Di Garut

Sejumlah pihak menduga ada keterlibatan oknum di lingkup dinas pendidikan dan unsur dewan yang sengaja membiarkan atau bahkan mendukung keberadaan lembaga fiktif tersebut, demi kepentingan tertentu.

Baca Juga :  SDN 4 Pataruman Raih Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Tingkat SD se-Kabupaten Garut 2025

Aktivis dan masyarakat meminta inspektorat daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dan Kemenag segera melakukan audit menyeluruh terhadap keberadaan dan aktivitas lembaga pendidikan nonformal maupun keagamaan di wilayah selatan Garut.

 

Audit faktual terhadap PKBM dan MTs yang menerima anggaran namun tidak aktif

Evaluasi dan transparansi data penerima BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dan BOS

Penindakan tegas jika terbukti ada unsur korupsi, manipulasi data, atau lembaga fiktif

Berita Terkait

Menakar Efektivitas Kapolres Baru: Mengapa Razia Miras dan Obat Keras di Garut Selalu Kandas di Permukaan?
Bukan Sekadar Surat Edaran, Ketua DPRD Garut Aris Munandar Dorong Perbup Jam Malam Anak demi Perlindungan Anak
Bangun Budaya Berkendara Aman Sejak Dini, inDrive Tuntaskan “Drive Your Future” di SMKN 2 Garut
Perkuat Perlindungan Generasi Muda, Kapolres Garut Bersinergi dengan DPRD Dorong Penguatan Regulasi Jam Malam Anak
DPD KNPI Garut Kawal Hasil Musrenbang Pemuda 2027, Dorong BAPPEDA Wujudkan Kebijakan Pro Muda
Peredaran Obat Keras Ilegal Merambah Pedesaan, Aktivis Muda Pasirwangi Angling Kusumah, S.M., Desak APH Berantas Pengedar Tanpa Kompromi
Konsolidasi Besar PDI Perjuangan Garut, H. Dony Maryadi Oekon Dorong Soliditas Kader, Targetkan Minimal Tujuh Kursi DPRD di Pemilu 2029
Isu Setoran Tramadol Disebut Penggiringan Opini, Sejumlah Lembaga Desak APH Usut Tuntas Jaringan di Garut
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 13:43 WIB

Menakar Efektivitas Kapolres Baru: Mengapa Razia Miras dan Obat Keras di Garut Selalu Kandas di Permukaan?

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 11:16 WIB

Bukan Sekadar Surat Edaran, Ketua DPRD Garut Aris Munandar Dorong Perbup Jam Malam Anak demi Perlindungan Anak

Jumat, 7 Agustus 2026 - 19:42 WIB

Bangun Budaya Berkendara Aman Sejak Dini, inDrive Tuntaskan “Drive Your Future” di SMKN 2 Garut

Jumat, 7 Agustus 2026 - 11:50 WIB

Perkuat Perlindungan Generasi Muda, Kapolres Garut Bersinergi dengan DPRD Dorong Penguatan Regulasi Jam Malam Anak

Rabu, 5 Agustus 2026 - 14:41 WIB

DPD KNPI Garut Kawal Hasil Musrenbang Pemuda 2027, Dorong BAPPEDA Wujudkan Kebijakan Pro Muda

Berita Terbaru