Oknum Dinas Diduga Terlibat Lembaga Fiktif, Aktivis Desak Audit Pendidikan Garut Selatan

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 1 Agustus 2025 - 19:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com 01/07/25 — Sebuah dugaan penyimpangan mencuat di Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut. Sebuah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma’arif diduga tidak memiliki aktivitas belajar-mengajar maupun siswa aktif, namun tetap menerima anggaran pendidikan dari pemerintah.

Informasi ini beredar luas di kalangan masyarakat dan aktivis pendidikan di Garut Selatan, yang menyebut bahwa lembaga tersebut tidak pernah menjalankan proses pendidikan secara nyata di lapangan. Bahkan, sejumlah warga mengaku tidak mengetahui keberadaan siswa maupun kegiatan belajar di lokasi tersebut.

Baca Juga :  Peran Bersama Wujudkan Pendidikan Berkualitas, Kabid SD Disdik Garut Ajak Semua Pihak Peduli

“Gedungnya seperti ada, tapi sepi. Kami tidak pernah lihat siswa, apalagi kegiatan belajar. Tapi tiap tahun kabarnya tetap dapat dana,” ujar salah satu tokoh masyarakat Mekarsari yang enggan disebut namanya.

 

Dugaan Keterlibatan Oknum Dinas Pendidikan Dan Dewan Pendidikan Mulai Mencuat Di Pembicaraan Kalangan Aktivis Di Garut

Sejumlah pihak menduga ada keterlibatan oknum di lingkup dinas pendidikan dan unsur dewan yang sengaja membiarkan atau bahkan mendukung keberadaan lembaga fiktif tersebut, demi kepentingan tertentu.

Baca Juga :  Perkuat Perlindungan Anak, DPPKBPPPA Garut Edukasi Siswa SMP soal Bahaya Bullying dan Bijak Bermedia Sosial

Aktivis dan masyarakat meminta inspektorat daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dan Kemenag segera melakukan audit menyeluruh terhadap keberadaan dan aktivitas lembaga pendidikan nonformal maupun keagamaan di wilayah selatan Garut.

 

Audit faktual terhadap PKBM dan MTs yang menerima anggaran namun tidak aktif

Evaluasi dan transparansi data penerima BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dan BOS

Penindakan tegas jika terbukti ada unsur korupsi, manipulasi data, atau lembaga fiktif

Berita Terkait

Cegah Cyberbullying, DPPKBPPPA Garut Gaungkan Bela Negara Digital dan Peran Orang Tua
Perkuat Perlindungan Anak, DPPKBPPPA Garut Edukasi Siswa SMP soal Bahaya Bullying dan Bijak Bermedia Sosial
Satkar Ulama Garut Resmi Dilantik, Tegaskan Komitmen Pengabdian dan Persatuan Umat
Paripurna LKPJ 2025, Fraksi Golkar Tekankan Pentingnya Pengelolaan Media Sosial dan Jaga Komunikasi 
Rapat Paripurna DPRD Garut Bahas LKPJ 2025, Fraksi Gerindra Soroti Kualitas Data hingga Arah Kebijakan
Percepat Pembangunan, TMMD ke-128 Bangun Jalan Desa dan Tingkatkan Kesejahteraan Warga
Sinergi Lintas Sektor, 160 Pohon Ditanam di Jalan Ibrahim Aji Peringati Hari Bumi Sedunia 2026
Momentum Hari Kartini, DPC PDI Perjuangan Gaungkan Penguatan Peran Perempuan Lebih Berdaya
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 April 2026 - 21:33 WIB

Cegah Cyberbullying, DPPKBPPPA Garut Gaungkan Bela Negara Digital dan Peran Orang Tua

Kamis, 30 April 2026 - 21:23 WIB

Perkuat Perlindungan Anak, DPPKBPPPA Garut Edukasi Siswa SMP soal Bahaya Bullying dan Bijak Bermedia Sosial

Selasa, 28 April 2026 - 18:38 WIB

Paripurna LKPJ 2025, Fraksi Golkar Tekankan Pentingnya Pengelolaan Media Sosial dan Jaga Komunikasi 

Senin, 27 April 2026 - 20:10 WIB

Rapat Paripurna DPRD Garut Bahas LKPJ 2025, Fraksi Gerindra Soroti Kualitas Data hingga Arah Kebijakan

Rabu, 22 April 2026 - 17:56 WIB

Percepat Pembangunan, TMMD ke-128 Bangun Jalan Desa dan Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Berita Terbaru