Reses Yudha Puja Turnawan Hadirkan Solusi Nyata bagi Warga: Layanan Publik, Bantuan Korban Kebakaran, dan Advokasi BPJS

- Jurnalis

Senin, 18 Mei 2026 - 17:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com  – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menggelar kegiatan reses di Kampung Sindanggali RW 13, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (18/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari 22 RW, dengan mayoritas peserta merupakan perempuan kepala keluarga dan para janda yang tergolong dalam kelompok wanita rawan sosial ekonomi.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah kepala perangkat daerah dan perwakilan instansi, di antaranya DPPKBPPPA Kabupaten Garut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Sekretariat Kecamatan Tarogong Kidul, PT BPR Garut, serta Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut.

 

BUMD Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran

Kehadiran Perumda Air Minum Tirta Intan Garut dan PT BPR Garut dalam kegiatan reses ini juga dimaksudkan untuk menyerahkan bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Kampung Sindanggalih.

 

Perumda Air Minum Tirta Intan Garut menyalurkan bantuan sebesar Rp1,5 juta kepada masing-masing dari tiga keluarga terdampak, dengan total bantuan mencapai Rp4,5 juta. Sementara itu, PT BPR Garut memberikan bantuan sebesar Rp1 juta kepada masing-masing dari tiga keluarga korban kebakaran, yakni keluarga Bapak Jujun, Bapak Sarmana, dan Ibu Sopi.

 

Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian BUMD Kabupaten Garut untuk meringankan beban warga yang sedang menghadapi musibah dan membantu memenuhi kebutuhan mendesak pascakebakaran.

 

Reses Jadi Momentum Mendengar Keluhan Warga

Dalam sambutannya, Yudha menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

 

“Mayoritas peserta yang hadir adalah perempuan kepala keluarga dan para janda yang termasuk kategori wanita rawan sosial ekonomi. Mereka membutuhkan perhatian nyata dari pemerintah, baik berupa bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun layanan dasar lainnya,” ujar Yudha.

Baca Juga :  Hadiri Tasyakur Nelayan Santolo, Ketua DPRD Garut Aris Munandar Tegaskan Pentingnya Merawat Laut dan Budaya Pesisir

 

Menurutnya, perhatian terhadap kelompok rentan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

 

Soroti Infrastruktur dan Layanan Dasar

Dalam forum reses, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari perbaikan jalan kabupaten, saluran air, kirmir, penerangan jalan umum (PJU), bantuan bagi pelaku UMKM, hingga persoalan administrasi pertanahan.

 

Yudha menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan di Kelurahan Sukagalih yang dinilai rusak dan membutuhkan penanganan segera, terutama jalur dari Bakan Loa menuju Hampor.

 

“Saya meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR, agar memprioritaskan perbaikan jalan yang rusak. Masih ada ruas yang belum dihotmix, padahal Sukagalih merupakan kawasan strategis dan berada di pusat pemerintahan,” tegasnya.

 

Selain itu, ia juga menindaklanjuti keluhan warga Perumahan Griya Pamoyanan I yang telah melunasi pembayaran rumah, tetapi hingga kini belum menerima sertifikat hak milik.

 

“Nanti saya akan memfasilitasi audiensi bersama pihak pengembang, DPRD, dan dinas terkait agar persoalan ini dapat segera diselesaikan,” katanya.

 

BPJS Kesehatan Nonaktif Jadi Keluhan Utama

Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah kartu BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif, sehingga masyarakat miskin kesulitan memperoleh layanan kesehatan.

 

Menurut Yudha, kasus tersebut umumnya terjadi pada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya dibiayai melalui APBN.

 

“Yang nonaktif dari APBN harus segera disubstitusi menggunakan anggaran APBD Garut. Saya meminta Bidang Linjamsos Dinas Sosial untuk memetakan warga miskin yang benar-benar membutuhkan agar kepesertaan BPJS mereka dapat diaktifkan kembali,” ungkapnya.

Baca Juga :  Libas Gelar Peringatan Hari Penanaman Pohon Sedunia: Perkuat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat di Garut”

 

Ia juga mendorong pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan untuk membantu pembiayaan BPJS warga miskin.

 

“Kalau kepala keluarganya masih mampu membeli rokok setiap hari, seharusnya bisa mandiri. Namun bagi warga yang benar-benar miskin, negara wajib hadir menjamin layanan kesehatannya,” tambah Yudha.

 

Reses Disertai Layanan Publik Terpadu

Selain menyerap aspirasi, kegiatan reses ini juga menghadirkan berbagai layanan publik secara langsung untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dasar.

 

Layanan yang disediakan meliputi:

Pengurusan dokumen kependudukan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.

Pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

Donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Garut.

Menurut Yudha, kehadiran layanan tersebut merupakan bentuk komitmennya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan kepala keluarga, para janda, dan kelompok wanita rawan sosial ekonomi.

 

“Reses bukan hanya forum untuk menyerap aspirasi, tetapi juga momentum untuk menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat. Dengan adanya layanan administrasi, pemeriksaan kesehatan, dan donor darah, kami ingin masyarakat merasakan manfaat langsung dari kegiatan ini,” ujarnya.

 

Seluruh Aspirasi Akan Diperjuangkan

Yudha menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme resmi di DPRD Kabupaten Garut. Ia juga meminta agar setiap usulan dilengkapi dengan proposal agar dapat diproses lebih lanjut.

 

“Reses ini dibiayai oleh negara, sehingga sudah menjadi tanggung jawab saya untuk memperjuangkan apa yang disampaikan masyarakat. Semoga saya bisa menjadi jembatan antara kebutuhan warga dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya. (Hil)

Penulis : Hilman

Editor : Redaksi nusharianmedia

Berita Terkait

Uang Rakyat Rp2,438 Miliar Dipertaruhkan, GEMA BSP Ingatkan PUPR dan ULP Jangan Main Mata dalam Pengadaan Proyek
Dari Ruang Kelas ke Ruang Banggar: Runtuhnya Adab Bernegara dan Desakan PAW bagi Legislator Jabar
Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.
Tak Sekadar Peresmian, TM & Partners Law Firm dan TMNews Ada Kepedulian Santunan untuk Ratusan Anak Yatim
Bukan Sekadar Berbagi Sembako, Yudha Fuja Turnawan Dorong Masa Depan Dua Anak Disabilitas
DTK Persada 212 Garut Duga SK HET LPG 3 Kg Lahir dari Tekanan Pengusaha: Kepentingan Rakyat Dikorbankan, Bupati Membisu
Mak Enok, Lansia 64 Tahun, Masih Tetap Berjuang Mencari Nafkah Meski Kerap Menahan Lapar
USIA 16 TAHUN, PUTRI ANINDITA HARUMKAN GARUT! RAIH MEDALI PERAK PORPROV XV JAWA BARAT 2026
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:35 WIB

Uang Rakyat Rp2,438 Miliar Dipertaruhkan, GEMA BSP Ingatkan PUPR dan ULP Jangan Main Mata dalam Pengadaan Proyek

Senin, 16 November 2026 - 13:34 WIB

Dari Ruang Kelas ke Ruang Banggar: Runtuhnya Adab Bernegara dan Desakan PAW bagi Legislator Jabar

Minggu, 15 November 2026 - 19:44 WIB

Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.

Kamis, 12 November 2026 - 21:39 WIB

Tak Sekadar Peresmian, TM & Partners Law Firm dan TMNews Ada Kepedulian Santunan untuk Ratusan Anak Yatim

Kamis, 12 November 2026 - 19:17 WIB

Bukan Sekadar Berbagi Sembako, Yudha Fuja Turnawan Dorong Masa Depan Dua Anak Disabilitas

Berita Terbaru