Nusaharianmedia.Com — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Garut menggeruduk Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut setelah mendapati ruang audiensi kosong, meski jadwal pertemuan telah disepakati secara resmi sebelumnya.
Ketua PMII Kabupaten Garut, Adrian Hidayat, menyatakan kekecewaan mendalam atas sikap Dinas Koperasi yang dinilai tidak menghargai ruang dialog publik. Menurutnya, ketidakhadiran pejabat berwenang merupakan bentuk pembangkangan birokrasi terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
Kekecewaan massa PMII memuncak ketika hingga waktu yang ditentukan tidak satu pun pejabat terkait hadir. Ironisnya, pelayanan dinas terpantau kosong, sementara sejumlah staf terlihat merokok sambil bekerja. PMII menilai kondisi tersebut sebagai “rapor merah” pelayanan publik.
“Kalau jadwal yang sudah disepakati saja diabaikan, lalu di mana letak tanggung jawab sebagai pelayan publik?” tegas Adrian dengan nada geram.
Bagi PMII, absennya pejabat dinas bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan potret nyata buruknya etika pelayanan dan mentalitas birokrasi yang alergi terhadap kritik serta pengawasan.
PMII menilai Dinas Koperasi dan UKM telah mempermainkan ruang aspirasi, seolah audiensi hanya formalitas tanpa substansi. Padahal, persoalan koperasi dan UMKM menyangkut hajat hidup banyak warga Garut, bukan agenda seremonial belaka.
Menurut PMII, sikap menghindari dialog mencerminkan birokrasi yang tidak siap dikontrol, anti-transparansi, dan nyaman bekerja tanpa akuntabilitas. Jika dibiarkan, kondisi ini dinilai berbahaya bagi tata kelola pemerintahan daerah.
“Jangan bicara soal pelayanan, pemberdayaan, atau reformasi birokrasi kalau sekadar duduk di ruangan sesuai jadwal saja tidak mampu,” lanjut Adrian.
Hingga aksi berlangsung, tidak ada klarifikasi resmi dari pihak Dinas Koperasi dan UKM. Tidak satu pun perwakilan dinas menemui massa, semakin menegaskan kesan pengabaian terhadap aspirasi publik.
PMII menegaskan aksi ini merupakan peringatan keras. Jika pola penghindaran dialog terus terjadi, PMII menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan tekanan yang lebih besar demi memaksa birokrasi kembali pada fungsi dasarnya: melayani rakyat, bukan menghindar dari kritik.
