Nusaharianmedia.com — Pernyataan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, yang menyebut pembangunan daerah sudah on the track mendapat sorotan tajam dari kalangan aktivis dan pengamat kebijakan publik.
Klaim tersebut disampaikan dalam apel gabungan pada Senin (2/3/2026), sebagai bantahan atas penilaian Wakil Bupati yang sebelumnya menganggap sejumlah janji kampanye pasangan Syakur–Putri belum tercapai dalam satu tahun pemerintahan. Bupati berdalih, peningkatan Indeks Daya Saing Investasi menjadi bukti konkret bahwa arah kebijakan sudah tepat.
Ia menyebut masuknya sejumlah industri sebagai indikator kepercayaan investor terhadap stabilitas dan potensi ekonomi Garut. Namun, aktivis Garut, Rawink Rantik, menilai argumentasi tersebut terlalu sempit dan berpotensi menyesatkan opini publik jika tidak dibarengi kejujuran membaca realitas di lapangan.
“Angka bisa naik, indeks bisa meningkat. Tapi pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan? Rakyat atau investor?” tegas Rawink saat ditemui di kediamannya.
Menurutnya, kenaikan daya saing investasi tidak boleh dipahami secara simplistik sebagai keberhasilan mutlak. Ia menyoroti bahwa salah satu faktor utama yang membuat industri besar melirik Garut adalah rendahnya upah tenaga kerja dibandingkan daerah lain.
“Kalau keunggulan kita hanya karena upah murah, itu bukan prestasi. Itu cermin lemahnya posisi tawar pekerja. Jangan sampai daya saing dibangun di atas keterbatasan kesejahteraan buruh,” ujarnya.
Investasi Tumbuh, Tapi Siapa yang Tumbuh?
Rawink menegaskan, pemerintah tidak boleh berlindung di balik indikator makro tanpa memaparkan dampak riil di tingkat mikro. Pertumbuhan investasi, kata dia, harus diuji dengan data konkret:
- Berapa persen tenaga kerja lokal yang terserap?
- Apakah upah mereka di atas standar kebutuhan hidup layak?
- Apakah UMKM lokal ikut terhubung dalam rantai pasok industri?
- Bagaimana perlindungan jaminan sosial dan keselamatan kerja diterapkan?
“Jangan sampai industri tumbuh, tapi kantong rakyat tetap kempis. Jangan sampai pabrik berdiri megah, tapi buruh tetap hidup dalam ketidakpastian kontrak dan upah minimum,” kritiknya.
Ia juga mempertanyakan transparansi insentif yang diberikan kepada investor. Jika pemerintah memberikan kemudahan perizinan, keringanan pajak, atau fasilitas lahan, publik berhak tahu apa timbal balik konkret bagi masyarakat.
Kritik terhadap Narasi Seremonial
Menurut Rawink, narasi on the track berpotensi menjadi jargon politik jika tidak dibarengi indikator kesejahteraan yang jelas dan terukur. Ia menilai pemerintah seharusnya mempublikasikan secara terbuka data perbandingan:
- Tren penurunan angka kemiskinan
- Tingkat pengangguran terbuka
- Kenaikan daya beli masyarakat
- Indeks pembangunan manusia (IPM)
“Kalau memang di jalur yang benar, tunjukkan perubahan nyata di lapangan. Jangan hanya angka indeks yang dipoles, sementara realitas sosial dibiarkan berjalan apa adanya,” katanya.
Jangan Bangun Daya Saing dari Kerentanan
Lebih keras lagi, Rawink mengingatkan bahwa menjadikan upah murah sebagai daya tarik investasi adalah strategi jangka pendek yang rapuh. Model pembangunan semacam itu, menurutnya, berisiko menciptakan ketergantungan pada industri berbiaya rendah tanpa peningkatan kualitas SDM.
“Daya saing sejati dibangun dari produktivitas, inovasi, dan kualitas tenaga kerja. Bukan dari murahnya keringat buruh,” ujarnya.
Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk tidak sekadar mengejar citra ramah investasi, tetapi juga memastikan adanya regulasi tegas terkait perlindungan pekerja, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pemerataan hasil pembangunan.
Publik Butuh Kejujuran, Bukan Sekadar Optimisme
Polemik ini menegaskan bahwa masyarakat Garut tidak hanya membutuhkan optimisme, tetapi juga kejujuran dan keberanian mengevaluasi capaian secara objektif. Klaim keberhasilan tidak cukup dibangun dari podium apel dan rilis seremonial.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan pada seberapa sering istilah on the track diucapkan, melainkan pada seberapa jauh kebijakan benar-benar mengangkat taraf hidup masyarakat.
Jika investasi memang tumbuh, maka kesejahteraan pun seharusnya ikut tumbuh. Jika industri berkembang, maka buruh pun harus merasakan peningkatan kualitas hidup.
Jika tidak, maka publik berhak bertanya:
Benarkah sudah di jalur yang tepat — atau sekadar retorika yang terdengar meyakinkan?
