Nusahariamedia.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut melakukan silaturahmi sekaligus audiensi strategis dengan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, pada Minggu malam (27/4/2025) sekitar pukul 21.00 WIB di Pendopo Garut.
Dalam pertemuan tersebut, HMI Cabang Garut menyerahkan dua dokumen policy brief yang berisi kajian akademik dan rekomendasi kebijakan terkait penguatan fiskal daerah serta optimalisasi implementasi regulasi pembangunan.
Ketua Umum HMI Cabang Garut, Yusup Saepul Hayat, menyampaikan bahwa policy brief pertama menyoroti rendahnya tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Garut. Berdasarkan kajian HMI, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada pada kisaran ±16,7% dari total APBD, yang menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat .
“Permasalahan utama bukan semata pada keterbatasan ekonomi daerah, tetapi pada tidak optimalnya implementasi kebijakan, khususnya Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan BUMD,” ujar Yusup.
Dalam dokumen tersebut, HMI menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah dibentuk secara normatif belum berfungsi optimal sebagai instrumen ekonomi daerah. Akibatnya, potensi sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, dan perdagangan belum terkonversi menjadi sumber PAD yang signifikan .
Oleh karena itu, HMI mendorong Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera mengaktivasi dan merevitalisasi BUMD secara profesional sebagai langkah strategis dalam meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Sementara itu, policy brief kedua menyoroti implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). HMI menilai bahwa hingga saat ini kebijakan tersebut belum berjalan efektif karena belum diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai aturan teknis serta belum terbentuknya Forum TJSLP .
“Kondisi ini menyebabkan program TJSLP masih berjalan parsial, tidak terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, dan berpotensi tidak tepat sasaran,” lanjut Yusup.
Padahal, menurut HMI, potensi TJSLP di Kabupaten Garut sangat besar dan dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif di luar APBD apabila dikelola secara sistematis, terkoordinasi, dan akuntabel .
Dalam rekomendasinya, HMI mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati dan membentuk Forum TJSLP guna memastikan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan program.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menerima langsung kedua dokumen policy brief tersebut dan menyambut baik kontribusi pemikiran dari HMI Cabang Garut. Ia menilai masukan dari kalangan mahasiswa menjadi bagian penting dalam proses penguatan kebijakan daerah.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, dengan harapan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan elemen mahasiswa dalam mendorong pembangunan Kabupaten Garut yang lebih mandiri, progresif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Hilman
Editor : Redaksi Nusaharianmedia
