Keadilan Akhirnya Datang: 2.079 Buruh Eks PT Danbi Menang Gugatan Actio Pauliana, Aset Rp16 Miliar Kembali untuk Pekerja

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 8 November 2025 - 07:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Nusaharianmedia.com November — Kabar gembira datang bagi para buruh eks PT Danbi International. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi mengabulkan gugatan Actio Pauliana terkait pembatalan pengalihan jual beli aset tanah dan bangunan pabrik yang dilakukan oleh PT Danbi International (selaku penjual) kepada PT Human Needs Work (selaku pembeli).

 

Putusan tersebut menjadi kemenangan penting bagi para pekerja yang selama ini memperjuangkan hak-haknya atas pembayaran pesangon dan kewajiban perusahaan yang tertunda. Dengan dikabulkannya gugatan ini, pengalihan aset yang diduga merugikan kreditor — termasuk para buruh — dinyatakan batal demi hukum.

 

Ketua Umum DPC PPKHI sekaligus kuasa hukum para buruh, Budi Rahadian, S.H., menyambut dengan rasa syukur atas keputusan tersebut. Ia menilai putusan majelis hakim menjadi bukti nyata bahwa perjuangan panjang para buruh akhirnya mendapatkan keadilan.

 

“Kami bersyukur Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang adil. Ini adalah langkah besar untuk memastikan hak-hak buruh dapat dipenuhi,” ujar Budi Rahadian, Jumat (7/11/2025).

 

Sebagaimana diketahui, gugatan Actio Pauliana diajukan karena adanya dugaan tindakan pengalihan aset oleh debitur yang sedang dalam keadaan pailit atau berutang kepada kreditor, dengan maksud merugikan pihak yang berhak menagih, termasuk para pekerja.

Baca Juga :  Sinergi Kadin–PHRI Menguat, Ketua Kadin Garut Siap Ambil Peran Strategis Demi Pariwisata Hebat

 

 

Aset Rp16 Miliar Dimasukkan ke Budel Pailit

Aset perusahaan senilai sekitar Rp16 miliar kini menjadi objek hukum yang dapat digunakan untuk pembayaran hak-hak buruh eks PT Danbi International. Melalui Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kabupaten Garut, para buruh menempuh jalur hukum ini untuk membatalkan perbuatan hukum debitur pailit yang dianggap merugikan pekerja.

 

Budi Rahadian menyampaikan bahwa salinan putusan diterima pada 6 November 2025, dan pihaknya langsung mengabarkan kabar gembira tersebut kepada seluruh buruh yang tergabung dalam K-SPSI Garut.

 

“Putusan ini sekaligus memerintahkan pengosongan aset yang menjadi objek perkara, agar dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak buruh,”

jelasnya.

 

Kemenangan untuk 2.079 Buruh Eks PT Danbi

Ribuan buruh eks PT Danbi International di Garut, Jawa Barat, akhirnya bisa bernapas lega. Setelah melalui proses hukum yang panjang, mereka meraih kemenangan sebagian dalam gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

 

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan pengalihan aset perusahaan kepada pihak lain batal dan harus dimasukkan kembali ke dalam budel pailit — yaitu kumpulan harta perusahaan yang digunakan untuk membayar utang, termasuk hak-hak buruh seperti gaji terakhir, pesangon, dan THR.

Baca Juga :  Golkar Jabar Gelar Pendidikan Politik Berbasis Data, Perkuat Dukungan Asta Cita dan Target Kemenangan 2029

 

“Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan buruh eks PT Danbi sebagian. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan debitur yaitu mengalihkan aset dengan menjual itu merupakan perbuatan melawan hukum,” tegas Budi Rahadian.

 

Nilai aset yang berhasil dimasukkan kembali ke budel pailit diperkirakan mencapai Rp16 miliar, meski jumlah itu masih jauh dari total hak buruh yang mencapai sekitar Rp48 miliar.

 

“Jumlah buruh eks PT Danbi ada 2.079 orang. Untuk yang tergabung dalam K-SPSI atau yang menggugat ada 1.748 buruh. Tapi baik yang ikut menggugat maupun tidak, semuanya berhak atas bagian dari hasil penjualan aset itu,”

pungkasnya.

 

Harapan di Tengah Kemenangan

Kemenangan ini menjadi momentum bersejarah bagi ribuan buruh eks PT Danbi yang selama bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak mereka. Para buruh kini berharap proses pelaksanaan putusan dapat berjalan lancar, sehingga realisasi pembayaran hak-hak mereka segera terwujud sesuai mekanisme hukum yang berlaku. (Hilman)

 

 

Berita Terkait

HUT Republik Indonesia ke-81: Muhamad Angling Kusumah Soroti Kondisi Jalan Banjarwangi Garut
ORADO Lapas Garut Meriahkan HUT RI ke-81, Adu Strategi Domino Jadi Jembatan Silaturahmi dengan Masyarakat
DPRD Garut Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Aris Munandar Serukan Kerja Nyata dan Pengabdian kepada Rakyat
Pidato Kenegaraan Presiden: Tambang Ilegal Merugikan Negara, Prabowo Perintahkan Panglima TNI-Polri Usut dan Tindak Oknum yang Terlibat
Rp296 Miliar Anggaran Jalan Disorot, Diduga Terkonsentrasi di Wilayah Asal Kadis PUPR, Gerindra Murka
Jangan Main Mata! HMI Garut Warning Pansel BAZNAS: Amanah Umat Bukan Ajang Kepentingan
Beri Jalan pada Putri Karlina! Mengapa Mundurnya Syakur Amin dari Kursi Bupati Adalah Berkah bagi Garut dan Golkar
Fraksi Gerindra Walk Out, Penandatanganan Kesepakatan APBD 2026 dan KUA-PPAS 2027
Berita ini 150 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 18:13 WIB

HUT Republik Indonesia ke-81: Muhamad Angling Kusumah Soroti Kondisi Jalan Banjarwangi Garut

Minggu, 16 Agustus 2026 - 07:24 WIB

ORADO Lapas Garut Meriahkan HUT RI ke-81, Adu Strategi Domino Jadi Jembatan Silaturahmi dengan Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 09:08 WIB

DPRD Garut Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Aris Munandar Serukan Kerja Nyata dan Pengabdian kepada Rakyat

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 01:53 WIB

Pidato Kenegaraan Presiden: Tambang Ilegal Merugikan Negara, Prabowo Perintahkan Panglima TNI-Polri Usut dan Tindak Oknum yang Terlibat

Jumat, 14 Agustus 2026 - 18:07 WIB

Rp296 Miliar Anggaran Jalan Disorot, Diduga Terkonsentrasi di Wilayah Asal Kadis PUPR, Gerindra Murka

Berita Terbaru