Nusaharianmedia.com — Garut 6 April 2026 Dugaan kelalaian dalam pengolahan dan penyajian makanan di lingkungan pendidikan mencuat setelah ditemukan indikasi makanan tidak layak konsumsi di SD III Bojong, Banjarwangi. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait aspek kesehatan dan keamanan pangan bagi para siswa.
Seorang aktivis muda, Sudrajat, yang akrab disapa Aka, menyampaikan kecaman keras atas dugaan tersebut. Ia menyoroti adanya makanan yang berbau tidak sedap dan diduga telah disajikan kepada peserta didik. Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak yang mengonsumsinya.
Dalam keterangannya, Aka mempertanyakan bagaimana makanan dengan kondisi tidak layak konsumsi dapat lolos hingga tahap distribusi. Ia menilai hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, baik pada proses pengolahan maupun penyajian makanan.
“Jika benar terjadi kelalaian, ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut kesehatan banyak siswa. Jangan sampai ada pembiaran,” ujar Aka.
Menurutnya, pengawasan terhadap penyedia dan pengolah makanan harus dilakukan secara menyeluruh dan berlapis. Ia menduga terdapat celah dalam proses kontrol kualitas, baik dari pihak internal penyedia makanan maupun pengawasan eksternal oleh instansi terkait.
Aka juga menyinggung kemungkinan lemahnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penyediaan makanan. Ia menilai bahwa setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi, seharusnya berada dalam pengawasan ketat untuk menjamin keamanan pangan.
“Tidak menutup kemungkinan ini akibat lemahnya standar operasional yang diterapkan. Ini harus dievaluasi secara serius,” tambahnya.
Dari sisi kesehatan, makanan yang tidak layak konsumsi berisiko tinggi, terutama bagi anak-anak yang memiliki sistem imun lebih rentan dibandingkan orang dewasa.
Konsumsi makanan basi dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari mual, muntah, diare, hingga keracunan makanan. Dalam kondisi tertentu, hal ini bahkan dapat memicu infeksi serius apabila tidak segera ditangani.
Para ahli kesehatan menekankan bahwa standar keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan layanan makanan, khususnya di lingkungan pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan tumbuh kembang siswa tidak terganggu oleh faktor risiko yang seharusnya dapat dicegah.
Menanggapi situasi tersebut, Aka mendesak pihak SPPG Yayasan AQrromul Qur’an Bojong Banjarwangi serta satuan tugas terkait, termasuk yang disebut sebagai Satgas BGN, untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. Ia meminta agar pemeriksaan tidak hanya bersifat sementara, melainkan diikuti dengan langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan.
“Jangan tunggu ada korban. Harus ada tindakan nyata dan transparan. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengimbau pihak sekolah untuk lebih proaktif dalam memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Pengawasan internal di tingkat sekolah dinilai memiliki peran penting sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah terjadinya kasus serupa.
Peran orang tua juga dinilai tidak kalah penting. Aka mendorong agar orang tua lebih aktif memantau kondisi anak serta segera melaporkan apabila ditemukan indikasi makanan yang tidak layak konsumsi di lingkungan sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyedia makanan maupun instansi terkait mengenai hasil pemeriksaan awal atas dugaan tersebut. Namun demikian, desakan publik untuk dilakukan investigasi semakin menguat.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya sistem pengawasan yang ketat dalam penyediaan makanan, terutama bagi kelompok rentan seperti siswa sekolah dasar. Ke depan, diharapkan adanya evaluasi menyeluruh serta peningkatan standar operasional guna menjamin keamanan pangan di lingkungan pendidikan.
Langkah dan pengawasan berkelanjutan dinilai menjadi kunci utama agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan tetap terjaga.
