Nusaharianmedia.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Garut menggelar diskusi politik bersama Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Komunikasi DPP PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, yang didampingi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono. Kegiatan berlangsung di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Jalan Otista Nomor 7, Tarogong Kidul, Kamis (4/6/2026).
Diskusi politik tersebut merupakan bagian dari agenda konsolidasi organisasi dan penguatan ideologi partai yang tengah dilaksanakan di berbagai daerah di Jawa Barat. Hadir dalam kegiatan itu jajaran pengurus badan dan sayap partai, mulai dari Ketua, Sekretaris hingga Bendahara BSPN, Baguna, BBHAR, dan BPEK.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Ilham Faturohman, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat soliditas kader sekaligus meningkatkan pemahaman politik dan ideologi partai di seluruh tingkatan kepengurusan.
Menurutnya, diskusi bersama jajaran DPP menjadi ruang strategis bagi kader untuk memperoleh arahan langsung mengenai dinamika politik nasional, komunikasi politik, serta peran partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kader mendapatkan penguatan ideologis dan pemahaman politik yang lebih komprehensif sehingga mampu menjalankan tugas-tugas organisasi secara lebih efektif,” ujarnya.
Sementara itu, kehadiran Adian Napitupulu di Garut merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi organisasi dan diskusi internal yang dilaksanakan DPP PDI Perjuangan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat struktur partai sekaligus meningkatkan kapasitas kader dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan pentingnya penguatan organisasi hingga tingkat akar rumput. Menurutnya, saat ini partai tengah fokus menyelesaikan pembentukan struktur kepengurusan hingga tingkat RW di seluruh wilayah Kabupaten Garut.
“Kami terus melakukan konsolidasi untuk memastikan seluruh DPC menjalankan berbagai instruksi partai. Saat ini fokus utama adalah penguatan organisasi, termasuk pembentukan pengurus hingga tingkat RW. Mudah-mudahan pada bulan Juni ini seluruh proses pembentukan pengurus tingkat RW sudah selesai,” kata Ono.
Ia menjelaskan, apabila proses tersebut tuntas, struktur organisasi PDI Perjuangan di Kabupaten Garut akan semakin kuat dan mampu menjangkau masyarakat secara langsung. Dari tingkat DPC hingga RW diperkirakan akan terbentuk lebih dari 10 ribu basis kepengurusan yang siap menjalankan program dan agenda partai.
Selain konsolidasi organisasi, Ono juga menyoroti pelaksanaan Bulan Bung Karno yang menjadi instruksi partai kepada seluruh kader. Menurutnya, peringatan Bulan Bung Karno tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial internal partai, melainkan harus melibatkan masyarakat secara luas.
Berbagai kegiatan seperti olahraga, diskusi, seminar, hingga kegiatan sosial akan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan Bung Karno sekaligus mempererat hubungan antara partai dan masyarakat.
“Harapannya, Bulan Bung Karno tidak hanya dirayakan oleh kader PDI Perjuangan, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan dengan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ono turut menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai, beras, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya.
Karena itu, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh kader yang duduk di lembaga legislatif untuk melakukan evaluasi terhadap program-program pemerintah daerah yang dinilai kurang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Anggaran yang tersedia diharapkan dapat diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan sektor ekonomi kerakyatan.
Ono juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang dijalankan anggota legislatif. Salah satu langkah yang didorong adalah penghapusan kegiatan yang dianggap kurang mendesak, seperti kunjungan kerja ke luar negeri maupun studi banding yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat telah memulai langkah tersebut dengan menghapus anggaran kunjungan kerja luar negeri dan membatasi perjalanan dinas ke luar provinsi. Sebagai gantinya, anggota DPRD lebih banyak melaksanakan kegiatan di daerah pemilihannya masing-masing.
“Kegiatan yang sebelumnya digunakan untuk kunjungan kerja dialihkan menjadi kegiatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam satu bulan, anggota DPRD dapat melaksanakan beberapa kali kegiatan pengawasan, dialog dengan warga, dan pendidikan demokrasi di daerah pemilihannya,” jelasnya.
Ia berharap langkah serupa dapat diterapkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Garut sehingga efisiensi anggaran dapat dialihkan untuk program-program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut Ono, fungsi utama DPRD sebagai lembaga legislasi, penganggaran, dan pengawasan harus dijalankan lebih dekat dengan rakyat.
“Pada akhirnya DPRD adalah wakil rakyat. Karena itu, semakin sering bersama rakyat dan mendengar kebutuhan rakyat, maka fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran akan berjalan lebih maksimal serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut berharap seluruh kader dan pengurus partai semakin solid, memiliki pemahaman politik yang kuat, serta mampu menjalankan fungsi partai sebagai sarana perjuangan rakyat dan pengawal demokrasi di Kabupaten Garut.
Selain memperkuat struktur organisasi, pendidikan politik tersebut diharapkan mampu mencetak kader-kader yang memiliki komitmen ideologis, disiplin organisasi, serta siap menghadapi berbagai tantangan politik ke depan. Dengan konsolidasi yang terus dilakukan secara berjenjang, PDI Perjuangan menargetkan terbentuknya organisasi yang semakin solid, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. (Hil)
