Pelantikan P3K Tahap 1 Jadi Sorotan, Tenaga Honorer Tagih Kepastian

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 2 April 2025 - 20:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut,Nusaharianmedia.com – Saat ini jagat maya tengah diramaikan dengan perbincangan terkait pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap 1 di Kabupaten Garut. Sebuah video yang beredar menyebutkan bahwa pelantikan akan berlangsung pada 8 April 2025, menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama menanti kepastian.

Salah seorang tenaga honorer, Usep Budi Yustitia, yang telah mengabdi selama 20 tahun di Dinas Lingkungan Hidup, mengaku hingga kini belum ada kejelasan dari pihak pemerintah daerah maupun dinas terkait. “Kami kehilangan informasi, tidak tahu harus mengadu kepada siapa,” ujarnya. Rabu,(02/04/2025).

Usep menambahkan bahwa hingga saat ini dinas terkait belum memberikan kepastian mengenai proses Pertimbangan Teknis (Pertek). Ia berharap pemerintah lebih proaktif dalam memberikan informasi terkait perkembangan pertek, agar para P3K tidak terus-menerus digantung dengan harapan yang belum pasti.

Para tenaga honorer yang tergabung dalam P3K tahap 1 mengajukan beberapa tuntutan kepada Bupati Garut, antara lain:

1. Jadwal Pelantikan yang Jelas
Mereka berharap pelantikan dapat dilakukan sebelum 15 April 2025 agar dapat segera bekerja secara resmi.

2. Momentum 100 Hari Kerja Bupati
Para honorer menilai bahwa pelantikan 1.600 P3K akan menjadi pencapaian penting dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Garut.

3. Transparansi BKD
Mereka meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Garut untuk transparan mengenai jumlah Pertek yang telah selesai, mengingat daerah lain dengan jumlah peserta lebih besar telah menyelesaikan proses ini pada Maret lalu. Selain itu, mereka mendesak tindakan tegas terhadap oknum yang memperlambat proses pelantikan.

4. Bukan Soal THR, Tapi Kepastian Nasib
Para honorer menegaskan bahwa mereka tidak meminta Tunjangan Hari Raya (THR), melainkan kejelasan terkait pelantikan yang sudah mereka nantikan.

5. SK Harus Ditandatangani Bupati
Mereka juga menekankan bahwa SK P3K seharusnya ditandatangani langsung oleh Bupati, bukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Harapan besar disematkan kepada Pemkab Garut agar segera melantik mereka dalam waktu dekat, sehingga para tenaga honorer dapat bekerja lebih fokus dan tenang tanpa ketidakpastian yang berlarut-larut. (Red)

Baca Juga :  Sterilisasi Gereja di Kabupaten Garut dalam Rangka Menyambut Malam Pergantian Tahun Baru

Berita Terkait

Generasi Muda Terancam, Sekjen ABAG Tedi Sutardi Pertanyakan Keseriusan APH, Soroti Ketidakhadiran Kapolres Garut: “Kami Tidak Akan Diam!”
Musda Golkar Garut di Persimpangan: Kader Murni, Diskresi, dan Taruhan Masa Depan Partai Beringin
Imam Al Fiqri Terpilih sebagai Ketua DPK GMNI STIE Yasa Anggana Garut, Siap Lanjutkan Estafet Perjuangan
ABAG Geruduk Pemkab Garut, Pertanyakan Keseriusan Lindungi Generasi Muda di Tengah Maraknya Peredaran Obat Keras Ilegal dan Miras, Desak APH Bongkar hingga ke Pemasok
Menakar Efektivitas Kapolres Baru: Mengapa Razia Miras dan Obat Keras di Garut Selalu Kandas di Permukaan?
Bukan Sekadar Surat Edaran, Ketua DPRD Garut Aris Munandar Dorong Perbup Jam Malam Anak demi Perlindungan Anak
Golkar Garut Peringati HUT ke-50 Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia dengan Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim
Bangun Budaya Berkendara Aman Sejak Dini, inDrive Tuntaskan “Drive Your Future” di SMKN 2 Garut
Berita ini 162 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 21:32 WIB

Generasi Muda Terancam, Sekjen ABAG Tedi Sutardi Pertanyakan Keseriusan APH, Soroti Ketidakhadiran Kapolres Garut: “Kami Tidak Akan Diam!”

Senin, 10 Agustus 2026 - 20:16 WIB

Musda Golkar Garut di Persimpangan: Kader Murni, Diskresi, dan Taruhan Masa Depan Partai Beringin

Senin, 10 Agustus 2026 - 17:23 WIB

Imam Al Fiqri Terpilih sebagai Ketua DPK GMNI STIE Yasa Anggana Garut, Siap Lanjutkan Estafet Perjuangan

Senin, 10 Agustus 2026 - 17:11 WIB

ABAG Geruduk Pemkab Garut, Pertanyakan Keseriusan Lindungi Generasi Muda di Tengah Maraknya Peredaran Obat Keras Ilegal dan Miras, Desak APH Bongkar hingga ke Pemasok

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 13:43 WIB

Menakar Efektivitas Kapolres Baru: Mengapa Razia Miras dan Obat Keras di Garut Selalu Kandas di Permukaan?

Berita Terbaru