Nusaharianmedia.com — Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PAN, Hoerudin Amin menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi dunia pendidikan di Kabupaten Garut. Tingginya angka putus sekolah, rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat, hingga kondisi ratusan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat dinilai menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hoerudin usai menjadi pemateri dalam Seminar Nasional yang merupakan rangkaian Grand Launching HIMA PERSIS Kabupaten Garut di Garut, Sabtu (30/5/2026).
Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Hoerudin menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Garut untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
Menurutnya, kondisi pendidikan di Garut saat ini masih memerlukan perhatian dan langkah konkret. Data yang diterimanya menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat Garut masih berada di angka delapan tahun atau setara kelas dua SMP. Angka tersebut menunjukkan bahwa target wajib belajar sembilan tahun belum sepenuhnya tercapai.
“Rata-rata lama sekolah masyarakat Garut masih sekitar delapan tahun. Ini menunjukkan masih banyak anak-anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan,” ujarnya.
Hoerudin menilai rendahnya rata-rata lama sekolah tidak dapat dipisahkan dari masih tingginya angka putus sekolah yang terjadi di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan dan pelosok. Faktor ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, hingga minimnya fasilitas pendukung menjadi penyebab utama sebagian siswa tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Ia mengaku masih menerima laporan mengenai anak-anak usia sekolah yang terpaksa menghentikan pendidikan karena harus membantu orang tua bekerja atau terkendala biaya pendidikan dan transportasi.
“Di beberapa wilayah masih ada anak-anak yang harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk sampai ke sekolah. Ketika kondisi ekonomi keluarga tidak mendukung, mereka akhirnya memilih berhenti sekolah. Ini persoalan yang harus menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan generasi muda Garut,” katanya.
Untuk menekan angka putus sekolah, Hoerudin mendorong penguatan dan perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) agar bantuan pendidikan dapat menjangkau lebih banyak siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kami terus memperjuangkan agar bantuan pendidikan seperti PIP dapat menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan. Jangan sampai ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena faktor ekonomi. Pendidikan harus menjadi hak yang bisa diakses oleh semua anak tanpa terkecuali,” tegasnya.
Lebih dari 800 Sekolah Rusak
Selain persoalan akses pendidikan dan angka putus sekolah, Hoerudin juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Garut yang masih memerlukan perhatian serius. Menurutnya, kualitas pendidikan yang baik tidak akan terwujud tanpa didukung fasilitas belajar yang aman, nyaman, dan memadai.
Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat lebih dari 800 sekolah di Kabupaten Garut yang mengalami kerusakan berat. Bahkan sekitar 17 bangunan sekolah dilaporkan ambruk akibat hujan dan cuaca ekstrem pada musim penghujan beberapa waktu lalu.
“Kami mencatat ada lebih dari 800 sekolah yang mengalami kerusakan berat dan sekitar 17 sekolah ambruk pada musim penghujan kemarin. Banyak bangunan sekolah yang usianya sudah puluhan tahun dan belum mendapatkan rehabilitasi yang memadai. Ini harus menjadi prioritas bersama,” ujar Hoerudin.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Infrastruktur pendidikan yang rusak bukan hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
Karena itu, Hoerudin meminta Pemerintah Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, serta pemerintah pusat untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat rehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat dan memiliki risiko tinggi.
Ia juga mengingatkan pentingnya validitas data pendidikan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurutnya, berbagai program bantuan pembangunan sekolah dari pemerintah pusat sangat bergantung pada data yang dilaporkan oleh satuan pendidikan.
“Data menjadi dasar pengambilan kebijakan. Jika kondisi sekolah yang rusak tidak dilaporkan sesuai fakta di lapangan, maka bantuan yang seharusnya diterima bisa tidak turun. Karena itu saya mengajak seluruh pihak untuk menyampaikan data secara jujur dan objektif,” jelasnya.
Pendidikan Harus Dibangun Secara Menyeluruh
Lebih lanjut, Hoerudin menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, pembangunan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan sarana fisik sekolah, peningkatan akses pendidikan, pemenuhan tenaga pendidik, hingga penciptaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
“Pendidikan itu merupakan sebuah ekosistem. Kita tidak bisa hanya memperbaiki gedung sekolah tetapi mengabaikan kekurangan guru, atau sebaliknya. Semua harus berjalan beriringan agar hasilnya maksimal,” katanya.
Ia juga menyoroti masih adanya kekurangan tenaga pendidik di sejumlah wilayah Garut yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan, khususnya di daerah dengan akses terbatas.
Menurutnya, sekolah yang baik harus didukung oleh gedung yang layak, jumlah guru yang mencukupi, tenaga pendidik yang berkualitas, serta akses pendidikan yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, Hoerudin menilai keberadaan PKBM dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan angka putus sekolah. Namun, keberadaan lembaga tersebut harus dibarengi dengan tata kelola yang baik agar mampu memberikan layanan pendidikan alternatif yang berkualitas bagi masyarakat.
Pendidikan Kunci Kemajuan Garut
Hoerudin menegaskan bahwa persoalan pendidikan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan daya saing daerah. Selama angka putus sekolah masih tinggi dan kualitas infrastruktur pendidikan belum merata, maka upaya percepatan pembangunan daerah akan menghadapi berbagai hambatan.
“Kalau kita ingin Garut maju, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama. Pendidikan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan mampu bersaing. Dari situlah pembangunan daerah akan bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas manusianya. Karena itu, generasi muda Garut harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik agar mampu meningkatkan kapasitas diri, memperkuat karakter, serta menumbuhkan semangat pengabdian kepada masyarakat.
“Generasi muda adalah aset terbesar daerah. Mereka harus dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan yang memiliki ilmu pengetahuan, karakter yang kuat, akhlak yang baik, dan kepedulian terhadap masyarakat. Jika pendidikan kita semakin baik, saya optimistis masa depan Garut juga akan semakin maju,” pungkasnya. (Hil)
Penulis : Hilman
Editor : Redaksi nusharianmedia
