Garut,Nusaharianmedia.com – Proses pengadaan mebel sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan publik. Aroma tidak sedap menyeruak dari balik aktivitas pengadaan barang yang seharusnya berjalan transparan dan profesional itu.
Sorotan tajam datang dari Eldy Supriadi, Presiden Ruang Rakyat Garut (RRG), yang dikenal vokal menyuarakan etika birokrasi dan keadilan sosial.
Eldy menyoroti adanya dugaan kuat praktik permainan proyek yang melibatkan oknum pejabat Disdik Garut dengan pihak pengusaha tertentu. Menurutnya, proses pengadaan mebel yang idealnya melalui seleksi terbuka dan kompetitif, justru diduga telah dikondisikan sejak tahap perencanaan.
“Informasi yang kami terima dari berbagai sumber menyebutkan bahwa ada pihak ketiga yang berperan sebagai ‘bandar proyek’. Mereka bukan hanya menjadi perantara, tetapi juga menjadi pengatur siapa yang harus mendapat paket pekerjaan,” ungkap Eldy saat berbincang dengan awak media. Sabtu, (20/04/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak hanya merugikan pengusaha lokal yang mengikuti aturan, tetapi juga mencederai nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas yang selama ini digaungkan oleh pemerintah.
“Banyak pengusaha kecil yang ingin berkontribusi dalam pengadaan barang dan jasa, tapi akhirnya tersingkir karena permainan kotor seperti ini. Mereka yang tidak ikut ‘main’ akan tersisih. Padahal mereka memiliki kapasitas dan integritas,” katanya.
Eldy menyebut bahwa pola permainan ini bukan hal baru, namun seolah-olah dibiarkan berulang tanpa ada tindakan tegas dari pihak pengawas internal. Ia mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dan Bupati Garut, Syakur Amin, untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pengadaan dan aparat yang terlibat.
“Kalau ini terus dibiarkan, akan menjadi preseden buruk. ASN itu digaji negara untuk melayani rakyat, bukan untuk jadi perantara proyek. Ini menyangkut etika dan integritas aparatur. Harus ada tindakan tegas,” tegas Eldy.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor pendidikan seharusnya menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah. Namun jika dalam pelaksanaannya justru dijadikan lahan basah bagi oknum birokrat dan pengusaha nakal, maka masa depan generasi muda Garut pun terancam.
“Pendidikan itu pondasi. Jangan dikotori oleh praktik kolusi dan kepentingan sempit. Kalau kursi dan meja saja sudah jadi ajang permainan, bagaimana dengan yang lain?” ujarnya dengan nada prihatin.
Eldy mengajak masyarakat, terutama pelaku usaha lokal yang selama ini hanya menjadi penonton, untuk mulai berani bersuara. Menurutnya, perubahan hanya akan terjadi jika semua pihak aktif melaporkan praktik-praktik tak sehat yang mereka temui di lapangan.
“Kalau kita diam, ini akan jadi budaya. Kita harus melawan. Laporkan jika ada ketidakadilan, jangan takut. Garut tidak akan pernah maju kalau birokrasi dipenuhi mental pemburu rente,” serunya.
Dugaan permainan proyek di lingkungan Disdik ini kini menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Langkah konkret dan penyelidikan menyeluruh dinilai penting demi menjaga kepercayaan masyarakat serta memperbaiki sistem pengadaan di sektor pendidikan. (Red)
