Nusaharianmedia.com 14 April 2026 – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Garut, dinamika internal partai kian memanas dan mulai menuai sorotan serius dari berbagai pihak.
Praktisi hukum, Cacan Cahyadi, kembali melayangkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Langkah ini dinilai bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sinyal kuat adanya persoalan mendasar dalam proses menuju Muscab. Cacan menegaskan bahwa seluruh mekanisme harus diawasi secara ketat agar tetap berada dalam koridor aturan organisasi dan prinsip demokrasi.
Dalam suratnya, ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Ia mengingatkan agar setiap tahapan Muscab tidak dijalankan secara tertutup atau dikondisikan untuk kepentingan tertentu.
Tak hanya itu, Cacan juga menyinggung dugaan keterlibatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Agama dalam dinamika PPP di tingkat Jawa Barat. Menurutnya, isu ini sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan pelanggaran serius jika terbukti benar.
“Jika dibiarkan tanpa pengawasan, potensi pelanggaran dalam Muscab bukan hal yang mustahil terjadi,” tegasnya.
Ia juga secara khusus menyoroti dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas internal partai. Menurutnya, hal tersebut sangat riskan dan berpotensi melanggar prinsip netralitas ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Peran ASN dalam dinamika partai sangat sensitif. DPP harus mengetahui dan menyikapi hal-hal negatif yang berkembang di lapangan,” tambahnya.
Dengan ditembuskannya surat kepada Bawaslu dan KPU, Cacan menilai persoalan ini tidak lagi dapat dipandang semata sebagai urusan internal partai, melainkan telah menyentuh aspek hukum serta prinsip demokrasi yang lebih luas.
Ia pun mendesak DPP dan DPW PPP untuk tidak bersikap pasif. Menurutnya, sikap diam justru berpotensi memperbesar kecurigaan dan memperdalam krisis kepercayaan di kalangan kader.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPP maupun DPW PPP terkait surat tersebut. Kondisi ini semakin memperkuat spekulasi bahwa persoalan internal partai belum ditangani secara terbuka.
Muscab PPP Kabupaten Garut sendiri menjadi momentum krusial dalam menentukan arah kepemimpinan partai di tingkat daerah. Namun, jika polemik ini tidak segera diselesaikan secara transparan dan tegas, pelaksanaan Muscab dikhawatirkan berlangsung di bawah bayang-bayang konflik serta krisis legitimasi.
Penulis : Hilman
Editor : Tim Nusaharianmedia
